 |
| Surat BNPB kepada Bupati Tana Toraja |
PMTINEWS.com, Tana Toraja l Sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2019 terkait Perbaikan Darurat Tebing Pengaman untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Kabupaten Tana Toraja, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lewat suratnya tanggal 7 April 2022 ditandatangani Sekretaris Umum BNPB, Harmensyah, meminta kepada Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung, untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut.
Adapun temuan itu sesuai surat BNPB, antara lain, adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan penanganan banjir dan tanah longsor melebihi ketentuan sebesar Rp 785. 412.251,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Eupiah). Temuan lain, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp, 495.036.553,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) pada pekerjaan perbaikan darurat tebing penanganan banjir dan tanah longsor.
Menanggapi hal ini, Aktivis Toraja Transparansi, Andi Erlin, meminta Pemda Tator agar tanggap dan segera mengambil tindakan. "Kalau memang faktanya ada kelebihan anggaran itu wajib hukumnya untuk dikembalikan segera, itu kan aset negara. Seandainya instansi terkait tidak ada itikad baik untuk segera mengembalikan anggaran itu, bisa di kategorikan syarat akan KKN," ucapnya saat dihubungi via pesan WhatsApp, Minggu (1/5) pagi.
Jika tidak ada tindakan akan menjadi preseden buruk ke depan. Dan ini berakibat pada tidak terealisasinya lagi anggaran turun ke Tator. "Kalau menurut saya jika ada kelebihan pembayaran, besar kemungkinan pada saat penyusunan laporan ada indikasi memanfaatkan peluang untuk meraup keuntungan oleh oknum tertentu," jelas Erlin sambil meminta penuntasan masalah tersebut sesegera mungkin. (rus)
