 |
| Joni, Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia di Luwu Timur. (dok.ist) |
PMTINEWS.com, Jakarta l Perjuangan Senator Lily Amelia Salurapa, SE, MM dalam menggolkan formasi guru agama bagi guru honorer SD maupun SMP untuk Kabupaten Luwu Timur (Lutim) tahun anggaran 2022, akhirnya membuahkan hasil. Para guru honorer tersebut akan diseleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K.
Selanjutnya, harus dipastikan semua guru honorer di Lutim mengikuti seleksi P3K yang kini sedang berlangsung. Yang menarik, adanya formasi guru untuk pelajaran agama yang lain, di luar pelajaran agama Islam. Pasalnya, sebelum itu, yakni pada angkatan pertama, jumlah guru P3K untuk pelajaran Agama Islam sebanyak 62 orang, sedang untuk pelajaran agama lain tidak ada.
Pada angkatan kedua, sekarang ini, khusus untuk guru pelajaran agama, dibutuhkan 133 guru dengan rincian, Agama Islam 66, Kristen 46, Katolik 14, dan Agama Hindu 7. "Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepedulian kita semua mulai dari pemerintah daerah sampai pusat yang sungguh peduli dgn hal ini," ujar sang Senator, Lily Salurapa, via pesan WA, baru-baru ini.
Sejauh ini, perjuangan Senator Lily Salurapa bagi guru honorer di Lutim khususnya untuk formasi pelajaran agama yang lain, intens dilakukan. Seperti berkoordinasi dengan Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Luwu Timur, Joni. "Dari beliau saya mendapat bahan2 aspirasi mrk bersama masyarakat utk sy perjuangkan," tutur Lily.
Atas sukses ini, Joni bersama rekan-rekannya yang lain merasa senang dan menyambut positif. Ia mengapresiasi perjuangan Senator Lily selama ini. Penghargaan juga disampaikan Joni kepada Pemda Lutim, dalam hal ini Bupati Budiman Hakim. "Saya bangga dgn Senator Lily Salurapa yg dgn Gigi memperjuangkan kepentingan Orang banyak khususnya keadilan/pemerataan penerimaan guru agama dan ijin pendirian rumah ibadah. Tentu saja juga terima kasih kepada Pemda Lutim yang telah membantu dalam proses pengusulan," ungkap Joni lewat WA, Selasa (15/11).
Diketahui, aspirasi usulan formasi untuk guru pelajaran agama khususnya agama non Islam, mulanya disuarakan Ketua FMKI Lutim, Joni. "Pada saat penerimaan angkatan 1 saya laporkan ke Bimas Katolik di Jakarta dan ibu DPD RI tapi dengan ibu DPD tidak langsung ketemu, hanya komunikasi lewat telepon waktu di Jakarta, dan hasilnya di angkatan 2 seperti yang ada sekarang," beber pria yang juga karyawan PT. Vale ini. (topan/rus)
