 |
| Senator Lily Amelia Salurapa, SE, MM |
PMTINEWS.com, Jakarta l Masyarakat tampaknya perlu diberi pencerahan tentang peran dan fungsi serta tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar mereka dapat membedakannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal ini perlu supaya tidak keliru dalam memahami keberadaan dua lembaga negara tersebut. Namun masalah ini juga telah disampaikan secara gamblang Anggota DPD RI atau Senator Lily Amelia Salurapa, SE, MM kepada awak media ini, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ditemui di Nays Cafe, Jl. Laut Arafuru No. 5, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senator Perempuan asal Sulsel yang dikenal ramah ini, menjelaskan tentang eksistensi DPD RI khususnya terkait kerja seorang senator berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Jujur aja ini DPD RI seperti yang saya katakan bahwa kalau kita mau cari makan dan mau jadi kaya atau jadi apa jangan masuk di sini. Betul-betul hanya gaji dan perjalanan dinas," ujarnya.
Senator Lily mengaku, dirinya lebih banyak hadir dalam setiap meeting ketimbang melakukan perjalanan dinas. Apalagi ketika pandemi Covid-19 mencapai puncaknya. "Saya orangnya perjalanan dinasnya kurang tapi kalau meeting-meeting selalu saya hadir. Tapi dulu kalau perjalanan dinas sama saja kalau hadir karena pasti virtual. Kami juga tidak punya proyek. Ada sosialisasi 4 pilar mungkin 4 atau 5 kali setahun. Sosialisasi kebangsaan," jelas Senator Lily dengan nada polos.
Dari sini bisa dipahami jika DPD RI lebih mewakili daerah dan masyarakat. Sedang DPR RI lebih representatif mewakili partai politik. Di partai juga, kata Lily, jika warga masyarakat makin banyak memilih makin banyak pula nilai ekonomi yang didapat. "Kalau sebanyak-banyaknya kepala memilih dia kan ada anggarannya dari pemerintah, per orang kalau tidak salah 20.000, kalau kami tidak ada. Andaikata itu ada kayalah saya karena setengah juta yang pilih saya. Begitulah ada salah paham orang di daerah," ucap Lily.
Maka itu, kata dia, banyak sekali proposal dari daerah yang ia diterima, namun dirinya selalu menjelaskan. "Mereka bilang kenapa anggota dewan bisa menyumbang 50 juta, saya bilang itu bukan uangnya tapi uang negara. Kalau ada saya salurkan juga. Misalnya beasiswa, misalnya bantuan untuk pembangunan gereja. Ada salah kaprah selama ini, tapi orang sudah mulai tahu," tambah Senator yang dikenal luwes ini.
Ia menyebut, sejumlah tugas dan kerja DPD RI. Seperti soal sengketa perbatasan, permasalahan tanah antara masyarakat dan negara. "Jadi itu batas-batas wilayah kami yang tangani itu. Baru orang Sulsel dikira bahwa hanya Sulsel yang kami urus seluruh Indonesia. Kami ke Gorontalo, soal perbatasan Gorontalo dengan Sulawesi Tengah, kami bicarakan itu. Kami ke Jawa, banyak, seluruh Indonesia. Antara karyawan kereta api yang pensiunan berseteru dengan pemerintah, tentang perumahannya yang beratus-ratus malah mereka mengklaim sudah harusnya miliki tapi pemerintah ambil kembali jadi perseteruan," beber Lily.
Kasus lain, masalah sekolah Cina, SMP 2 di Jl. Cakalang Makassar. "Saya yang kasih masuk itu, bermasalah juga karena mau diambil begitu saja pemerintah kota padahal miliknya mereka. Dadi nasanga Toraya kumua yabangmo tu anu do la ma'bagi-bagi sengna. Tidak ada. Salah liu. Kemarin di Bali, oh iya di BAP, saya juga di BAP waktu itu," sebut Lily. BAP adalah singkatan dari Badan Akuntabilitas Publik.
Perangkat DPD yang lain sebagai alat kelengkapan adalah BKSP (Badan Kerja Sama Parlemen), BULD (Badan Urusan Legislasi Daerah) dan lainnya. "Waktu saya di BAP itu urusannya sengketa-sengketa tanah. Kemarin juga di Makale saya dilapori warga tolong dong tanah tongkonan kami mau diambil pemerintah saya masukkan lagi usulan untuk dibicarakan," tutur Lily.
Di BKSP, sebut Senator ini, pihaknya fokus menjalin silaturahmi dan kerjasama ke luar negeri. "Kami berbicara dengan para senator di sana bagaimana mereka membina, bagaimana sistemnya, kami ke luar negeri. Untuk tugas ke luar negeri, kami sudah dari Yunani dan Oman. Kami ada lebih 10 orang, mungkin 12 orang, kemudian staf mungkin 3 orang," ungkap Srikandi Sulsel yang nyaris didapuk jadi Ketua BKSP DPR RI ini.
Lebih jauh, Lily menyebut tentang Komite. Wadah ini bekerjasama dengan lintas Kementerian. "Kemudian dengan BAP tadi, semua indikasi kerugian negara di seluruh Indonesia kami juga bahas. Misalnya dari Lampung kemarin ada yang tertinggi. Kemudian di Bali juga, ada di NTT, ada di Papua. Jadi begitulah orang-orang tidak tahu pekerjaan kami DPD. Padahal, tae' kami nayamanna tu Dapil kiurus, mintu' kami seluruh Indonesia. Saba' nasional mote dibicarakan te, tae'mo na sektoral," terang artis penyanyi lagu Toraja tahun 80-an ini. (ose/rus)
