 |
| Senator Lily Salurapa Bersama Wamenkes RI, Dante Saksono Harbuwono. (dok.ist) |
PMTINEWS.com, Jakarta l Untuk kesekian kalinya, Senator atau Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, Lily Amelia Salurapa, SE, MM, kembali berjuang untuk kepentingan masyarakat di Dapilnya. Kali ini, soal 8 Tenaga Kesehatan (Nakes) Tana Toraja yang dinyatakan lulus oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) namun dianulir pihak BKPSDM (BKD) setempat.
Senator Lily Salurapa mengadukan masalah 8 Nakes tersebut kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam forum Rapat Kerja (Raker) Komite 3 DPD RI yang dihadiri Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono. Raker ini digelar di Ruang Rapat Sriwijaya Kantor DPD RI, Selasa (31/1). Hal lain adalah soal sulitnya fasilitas kesehatan bagi penderita kanker dan stroke (struk).
 |
| Senator Lily Salurapa bersama Pimpinan Komite III, menyambut kedatangan Wamenkes RI di Ruang VVIP DPD RI Senayan, Jakarta. (dok.ist) |
Senator Lily Salurapa juga mendesak Menteri Kesehatan yang diwakili Wamenkes, soal RS Standard Internasional yang sebelumnya ia dengungkan dan usulkan dibangun di Sulsel. Terkait 8 Nakes, Kemenkes merespon akan memperbaiki peraturan dan kebijakan terkait pelaksanaan seleksi P3K Nakes sesuai aspirasi yang disampaikan para senator.
Seperti masa kerja Nakes yang sudah lama mengabdi di Faskes (Fasilitas Kesehatan) di daerah. Mereka akan lebih diprioritaskan untuk masuk formasi. "Kemenkes hanya membuat peraturan dan kebijakan saja," ujar Wamenkes, Dante Saksono Harbuwono. Kewenangan itu, katanya, ada di panitia pelaksana seleksi BKPSDM/BKD Tana Toraja.
 |
| Wamenkes, sedang menjawab pertanyaan Senator Lily Salurapa terkait nasib 8 Nakes Tana Toraja. (dok.ist) |
Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Tenaga Kesehatan, Sugianto, SKM, M.Sc.PH, yang juga hadir dalam Raker, mengatakan, apa yang terjadi dengan 8 Nakes itu merupakan kelalaian dari panitia seleksi setempat. "Itu merupakan ketidaktelitian Panpel Seleksi P3K dalam hal ini BKPSDM/BKD Tator. Jika mereka teliti dalam verifikasi hal tersebut tidak akan terjadi," bebernya.
Kemenkes tidak memiliki wewenang meluluskan peserta. Karena itu, Senator Lily Salurapa akan meminta pertanggungjawaban BKPSDM/BKD Tana Toraja atas kelalaian yang terjadi. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif WASINDO (Pengawas Independen Indonesia), Drs Tommy Tiranda, meminta Presiden Joko Widodo agar tanggap dan memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan hal ini.
"Lha..ini kan ada beberapa pihak dan instansi terkait di dalamnya mengapa sampai ini terjadi. Ada BKN, Kemenkes, Kemendagri terkait Pemdanya dalam hal ini ya BKD setempat, dan mungkin juga KemenPANRB, jadi terintegrasi. Ini harus ada tindakan atau solusi, bukan sekadar kelalaian atau tidak teliti. Ini haknya 8 Nakes, sudah lulus tapi kok dianulir ada apa," tandas Tommy dari Changi International Airport Singapore, Jumat (3/2) pagi. (rus)
