 |
| Daud Karre, M.Mar, Kalem Ponglu'. |
PMTINEWS.com, Makassar l Pemerintah Lembang Ponglu di Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, yang kini dinakhodai seorang pelaut berkapasitas Chief Engineer, Daud Karre, M.Mar, saat ini terus membangun dengan memberdayakan masyarakatnya. Hanya saja, sebaik apapun pembangunan dengan hasil yang dicapai, tetap saja ada plus-minus disoal masyarakat.
Seperti misalnya, Pembangunan Drainase di Jl. Poros Tete Doping pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun lalu. Anggarannya sebesar Rp214.342.200 dari dana APBN Dana Desa 2023 dengan volume 100 x 0,50 x 1,50. Sedang pelaksana kegiatan adalah TPK (Tim Pelaksanaan Kegiatan) Lembang Ponglu.
Yang disoal masyarakat adalah menyangkut HOK (Hari Orang Kerja) atau upah kerja yang konon tidak sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, HOK harus dihitung dengan alokasi 30% dari total anggaran kegiatan yang ada. Sehingga jika anggarannya Rp214.342.200, maka 30% dari itu menjadi Rp64.302.660.
Tapi realisasi total HOK, berdasarkan data yang ada, hanya sebesar Rp30.000.000,- dan pajak senilai Rp30.000.000,-.Ini di luar dari realisasi belanja material. Kepala Lembang Ponglu, Daud Karre, ketika dihubungi baru-baru ini, mengatakan, pihaknya tidak pernah mengetahui sebelumnya kalau ada masalah pada pekerjaan drainase yang lalu.
“Apalagi pekerjaannya tahun lalu. Saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah itu saya tidak tahu pak. Tolong pak sampaikan kalau ada kekurangan dari pekerjaan itu. Apalagi saya ini boleh dikata belum lama jabat kepala lembang,” ujar Daud Karre. Namun ia mengaku kalau dalam membayar upah kerja itu dihitung per patok. (james)
